Asian Konsultansi Online

Asiankonsultasionline wadah penyaringan berita serta memberikan informasi yang akurat tanpa ada kepentingan yang tersembunyi serta penumpang gelap yang meliputi atas informasi tersebut.

ATURAN UMUM

BAB I
BATAS – BATAS BERLAKUNYA ATURAN PIDANA
DALAM PERUNDANG – UNDANGAN

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan  perundang – undangan pidana yang telah ada.
Bilamana ada perubahan dalam perundang – undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Ketentuan pidana dalam perundang – undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana Indonesia.
Ketentuan pidana dalam perundang – undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Ketentuan pidana dalam perundang – undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia :

1. Salah satu kejahatan berdasarkan pasal – pasal 104, 106, 107, 108 dan 131;
2. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia;
3. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggung Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat – surat tersebut diatas, yang palsu atau dipalsukan, seolah – olah asli dan tidak dipalsu;
4. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal – pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbang sipil.

(1)    Ketentuan pidana dalam perundang – undangan Indonesia diterapkan bagi warga Negara yang di luar Indonesia melakukan :

1. Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal – pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451;
2. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang – undangan  Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang – undangan Negara dimana perbuatan dilakukan diancam pidana.

(2)    Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga Negara sesudah melakukan perbuatan.


Berlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang – undangan Negara dimana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancamkan pidana mati.

Ketentuan pidana dalam perundang – undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang diluar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam bab XXVIII Buku Kedua.
Ketentuan pidana dalam perundang – undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang diluar Indonesia, sekalipun diluar perahu, melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XXIX Buku Kedua, dan Bab IX Buku Ketiga; begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia,  maupun dalam Ordonansi Perkapalan.
Diterapkan pasal – pasal 2 – 5, 7 dan 8 dibatasi oleh pengecualian – pengecualian yang diakui dalam hukum internasional.

Follow MarkazBuku